Konsultasi Hukum

Konsultasi Hukum 528

PDIP Tak Usulkan Caleg Mantan Napi Korupsi

Written by Ifah Published in Konsultasi Hukum September 16 2018 0

JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, AHAD (16/09/2018): PDI Perjuangan (PDIP) memilih bersikap tegas tidak mengusulkan calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana kasus korupsi, meskipun Mahkamah Agung (MA) memutuskan mantan terpidana kasus korupsi dapat diusulkan menjadi caleg.Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (16/9/2018), mengatakan dalam konstruksi hukum nasional, PDI Perjuangan menghormati…

Mendagri: Cepat Copot PNS Koruptor

Written by Ifah Published in Konsultasi Hukum September 14 2018 0

JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, JUMAT (14/09/2018): MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), agar cepat dicopot dengan tidak hormat.Permintaan Mendagri dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi…

Polemik Pasar Turi Surabaya Disorot Warganet

Written by Ifah Published in Konsultasi Hukum September 09 2018 0

SURABAYA, JAVANEWSONLINE.COM, AHAD (09/09/2018): POLEMIK Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur tak kunjung berakhir. Kini masyarakat semakin tahu tidak becusnya pengelola terhadap pedagang. Bahkan masalah itu mendapat sorotan media sosial (medsos). Bahkan warganet menyampaikan uneg-uneg secara bebas dan transporan mengkitisi kondisi Pasar Turi.Hastag #SavePasarTuri hari ini Minggu (9/9) jadi trending topic di media sosial twitter. Hastag…

KPK Desak Politikus Demokrat Kembalikan Barang Milik Negara

Written by Ifah Published in Konsultasi Hukum September 05 2018 0

JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, RABU (05/09/2018): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengomentari surat peringatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada mantan Menpora Roy Suryo untuk mengembalikan 3.226 unit barang milik negara (BMN). Dia mengimbau Politisi Partai Demokrat segera mengembalikan barang-barang tersebut."Jadi daripada berkepanjangan, sebaiknya dikembalikan dan kemudian dibuat detil-detilnya mana yang sebenarnya belum didaftar, mana yang sudah," kata…

KPK Prihatin Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Written by Ifah Published in Konsultasi Hukum September 02 2018 0

JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, AHAD (02/09/2018): KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin dengan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sejumlah mantan narapidana korupsi jadi calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan aturan larangan eks koruptor nyaleg."Kita sebenarnya dari awal mendukung PKPU sebaiknya parpol itu tidak dicalonkan lagi untuk calon legislatif," kata Wakil Ketua…