Wednesday, November 21, 2018

Iklan Banner Atas

Hakim Salah Kaprah terhadap Penyalah Guna Narkotika

Rate this item
(0 votes)

JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, RABU (29/08/2018): Pemahaman tak jernih terhadap tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika, yang mengkonsumsi narkoba sehari dibawah 1 gram sabu menjadi penyebab penyalah guna tidak pulih, atau sembuh bahkan menjadi lebih parah jika tetap ditahan bahkan divonis penjara. Padahal kewajiban hakim, penegak hukum juga orang tua adalah perintah undang undang, yang wajib melindungi penyalah guna narkoba.

"Hakim wajib memvonis rehabilitasi dan kewajiban penegak hukum untuk menempatkan kedalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan serta kewajiban orang tua yang keluarganya menjadi penyalah guna narkotika," papar Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar kepada Javanewsonline.com, Rabu (29/08/2018).

Bahkan, lanjut Anang, tujuan UU narkotika mewajibkan penyalah guna narkotika agar ditempatkan dilembaga rehabilitasi dan wajib divonis rehabilitasi supaya sembuh, pulih agar tidak menjadi penyalah guna lagi.

Dilanjutkan, penegak hukum juga wajib menggunakan upaya paksa berupa penempatan kelembaga rehabilitasi (pasal 13 PP 25/2011) dan hakim wajib menjatuhkan sangsi rehabilitasi sesuai pasal 103/1, apabila amar putusannya terbukti sah dan menyakinkan terdakwa sebagai penyalah guna bagi dirinya sendiri. Disamping itu, orang tua dan masyarakat harus punya keberanian menyembuhkan penyakit adiksi yang diderita keluarga penyalah guna narkotika.

Mantan Bareskrim Polri menilai masih banyak masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi bahwa penyalah guna adalah orang sakit (pasal 1/1), yang berpotensi ketergantungan maupun kecanduan narkotika yang disebut pecandu.

"Penyakit ini tak mungkin sembuh tanpa direhab. Secara medis penyalah guna kurang lebih 99% adalah pecandu sedang yang 1% korban penyalahgunaan narkotika. Spektrum penyalah guna narkotika mulai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna narkotika dan pecandu. Sedangkan pecandu terdiri dari pecandu ringan, pecandu sedang dan berat," ungkapnya.

Semua penyalah guna ini, sambung Anang, diancam dengan pidana tapi dijamin UU ditempatkan dilembaga rehab dan di vonis rehabilitasi bila berhubungan dengan penegakan hukum.  "Secara hukum penyalah guna itu 100 % dipastikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, bila dimintakan visum atau assesmen kepada dokter ahli atau team assesmen (pasal 1/13)," jelas Anang.

Karena itu,  visum atau keterangan dokter ahli atau team assesmen menjadi sangat sangat penting untuk mengkontruksi penyalah guna yang dijamin rehabilitasi (pasal 4d) menjadi pecandu yang bersifat wajib direhabilitasi berdasarkan pasal 54 UU narkotika.

Hal tersebut penting karena penyalah guna itu diancam pidana maksimal 4 tahun dijamin UU untuk direhabilitasi. Jika sudah jadi pecandu wajib direhabilitasi.
Kenapa visum, keterangan ahli, team assesmen penting karena penyidik, penuntut umum dan hakim diberi tugas menjamin penyalah guna direhabilitasi. "Jadi tujuan UU adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu sesuai pasal 4d," ungkap Anang.

Diakui, semangat ini yang belum dimiliki ohakim dan penegak hukum lainnya, sehingga penyalah guna ditahan dan divonis penjara. Penyalah guna narkotika berdasarkan UU narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum.

"Pada dimensi kesehatan, penyalah guna itu orang sakit kronis bersifat nyandu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi. Pada dimensi hukum, penyalah guna itu adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku," ucapnya.

Karena itu,  terhadap perkara penyalah guna oleh UU narkotika kita memberi solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi. "Hukuman rehabilitasi ini bersifat wajib. Hukuman rehabilitasi ini maknanya sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2) hukuman rehabilitasi ini memperhitungkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatannya," katanya.

Kemanfaatan inilah yang menjadi tujuan penghukuman kenapa penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna wajib dihukum rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah dipengadilan (pasal 103/1). Eksekusi hukuman rehabilitasi bisa menggunakan model keputusan hakim terhadap perkara Rhido Rhoma, Tessy dan terakhir Tio Pakusadewo, lontarnya.

Melalui keputusan hakim terdakwa harus dipaksa untuk direhabilitasi dengan menunjuk rumah sakit ketergantungan obat atau lembaga rehabilitasi. Dan, Kementrian kesehatan sebagai pengemban fungsi rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotika sangat mudah merealisasi program rehabilitasi secara serempak untuk menyembuhkan para penyalah guna, karena Indonesia punya ratusan rumah sakit yang dapat buka layanan rehabilitasi layaknya rumah sakit ketergantungan obat.

Ditambahkan, praktek penegakan hukum selama ini terhadap penyalah guna tidak ditempatkan di lembaga rehabilitasi melainkan ditahan,  dipenjara, sehingga fungsi layanan rehabilitasi dirumah sakit menjadi tidak berkembang, demikian pula fungsi lembaga rehabilitasi yang dimiliki kemensos dan BNN.

"Dampaknya orang tua maupun penyalah guna "takut" berobat untuk mendapatkan hak sembuh karena secara empiris penyalah guna dikejar dan diperlakukan seperti layaknya pengedar, Padahal mereka adalah seorang sakit ketergantungan narkotika yang seharusnya menurut UU narkotika harus dipaksa dulu oleh keluarga, kemudian penegak hukum merehabilitasi sehingga beban negara berkurang," ucapnya.

Dikatakan,  maksud dan tujuan undang undang, terhadap orang sakit yang diancam hukuman penjara agar dicegah supaya tak ada yang menjadi penyalah guna narkotika, dilindungi supaya tidak menjadi lebih parah kecanduannya, diselamatkan agar tidak mendapatkan dampak buruk serta dijamin untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh.

Kewenanangan merehabilitasi telah diberikan kepada penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum sampai hakim pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 13 PP 25/2011) artinya paksaan rehabilitasi sudah dapat dilakukan sejak penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Khusus kepada hakim diberikan tambahan kewenangan ektra penting yang selama ini tidak pernah dipakai sebagai sarana melindungi dan menyelamatkan penyalah guna yaitu hakim wajib (pasal 127/2) memperhatikan dan menggunakan pasal 103 apabila amar putusannya merujuk pasal 127 ayat 1 yaitu menyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa sebagai penyalah guna untuk diri sendiri maka demi hukum penjatuhan sangsinya berupa rehabilitasi.

Paksaan rehabilitasi bagi penyalah guna tidak hanya oleh penegak hukum khususnya hakim, keluarga pun diwajibkan merehabilitasi keluarganya yang menjadi penyalah guna yang sakitnya sudah kronis ketergantungan narkotika melalui wajib lapor pecandu (pasal 55) kalau tidak orang tua diancam dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan. Pada sisi ini penyalah guna harus dipaksa direhabilitasi oleh keluarga, karena itu kejahatan penyalah guna narkotika tergolong  domestic crime.

Karena penyalahguna narkotika tergolong domestic crime maka premium remedium nya lebih pada kewajiban keluarga untuk merehabilitasi dari pada rehabilitasi melalui sangsi rehabilitasi namun implementasinya justru hakim menggunakan ultimum remedium dengan sangsi penjara  Hal ini dapat ditebak karena hakim terbelenggu oleh paradigma sistem peradilan pidana mengesampingkan paradigma yang dibangun UU narkotika yaitu sistem peradilan rehabilitasi.

Akhirnya, untuk apa ada ketentuan tentang tujuan dibuatnya UU no 35 /2009 dalam pasal 4d yang menyatakan secara jelas bahwa "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu"  kalau para hakim prakteknya menjatuhkan sangsi penjara.

Menyelesaikan masalah narkotika tidak bisa dengan penegakan hukum dengan memenjarakan semua yang terlibat tapi sesuai dengan amanat UU yaitu harus seimbang antara penegakan hukum terhadap pengedar bersifat represif dan penegakan hukum terhadap penyalah guna bersifat rehabilitatif

Pasti ada malpraktek yang menyimpang dari ketentuan perundang undangan yang berlaku, atau interprestasi yang salah kalau penyalah guna untuk diri sendiri akhirnya ditahan dan dipenjara.

Lalu apa kita menyalahkan UUnya dengan alasan; UUnya ambigu kek, atau UUnya ngak bener lah , padahal UUnya sangat seksi dan up to date, sudah mengacu pada ketentuan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang mengubahnya.

"Karena alasan tak jelas, UU narkotika up to date ini minta diganti, sing bener ae. Ingat kita sudah berpengalaman 3 kali ganti UU ketiganya belum pernah hakim mengetrapkan vonis hukuman rehabilitasi. Padahal ketiga UU menyatakan dengan jelas pecandu wajib direhabilitasi. Waduh salah kaprah kok lama banget, kapan benernya," lontarnya. (IPE)

Read 21 times