Iklan Banner Atas

"Tegangan Tinggi Politik Hukum Pendidikan" Oleh: Ibnu Mazjah Wartawan Bidang Hukum

Ernst Utrecht (1922-1987) dalam buku "Pengantar dalam Hukum Indonesia" mencoba menerangkan tentang makna politik hukum, sebagai berikut: "Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial.

Politik hukum itu membuat suatu ius constituendum (hukum yang dicita-citakan), dan berusaha agar ius constituendum itu di kemudian hari berlaku sebagai ius constitutum (hukum yg berlaku).

Tetapi kadang-kadang juga, politik hukum itu menjadi alat bagi penguasa (rulling class) yang berhak menjajah bagian besar masyarakat tanpa memperhatikan kenyataan sosial.

Hasilnya adalah ketegangan antara positivitas (hukum yg berlaku) dan realitas sosial justru lebih besar, karena penguasa tidak mau memperhatikan kenyataan itu".

Dalam konteks sebuah kebijakan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terkuaknya kasus contek masal yang terjadi saat UN di Surabaya dan Garut merupakan contoh nyata telah terjadinya ketegangan yang begitu tinggi antara positifitas dan realita sosial.

Politik hukum bidang pendidikan di republik ini menyangkut pengadaan UN yang berulangkali mengundang pro-kontra akhirnya saat ini terbukti sangat tidak populis dan dikangkangi begitu saja oleh masyarakatnya.

Sedari awal banyak yang menentang diadakannya UN dengan alasan UN telah mengebiri peran guru selaku otoritas yang diberikan kewenangan mendidik dan menentukan lulus tidaknya seorang murid usai menghadapi suatu proses pembelajaran (pendidikan).

UN juga dinilai sangat mencekam para siswa karena kekhwatiran tidak lulus. Walhasil, alih-alih kebijakan bidang pendidikan dengan mengadakan UN yang selayaknya menciptakan generasi-generasi muda yang tangguh dan jujur, nyatanya (bila memang benar) hanya akan memupuk kelahiran kader-kader pencontek yang lebih unggul.

Demi kebaikan, selayaknya pemerintah mengkaji kembali politik hukum terkait pengadaan UN agar tensi ketegangan antara regulasi yang berlaku dan realitas sosial tersebut bisa lebih menurun demi masa depan bangsa.

Read 397 times Last modified on Januari 16 2016