Wednesday, November 21, 2018

Iklan Banner Atas
Ifah

Ifah

JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, SELASA (20/11/2018): POLRI merespons temuan Badan Intelijen Negara (BIN) perihal ditemukannya 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi terpapar radikalisme. Masjid itu dibagi dalam tiga klasifikasi level, rendah, sedang, dan tinggi.

Terkait temuan itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan pihaknya turut mengawasi paham radikal di setiap daerah. Pihak intelijen dan anggota pembinaan masyarakat ditugaskan untuk melakukan pemetaan dan profiling terhadap daerah, tempat atau seseorang yang memiliki potensi terpapar radikalisme.

"Daerah-daerah mana, lokasi-lokasi mana, tempat mana yang memiliki potensi terhadap terpaparnya paham radikalisme, ataupun tidak menutup kemungkinan paham radikalisme itu bisa tumbuh subur di area tertentu. Itu sudah di mapping dan profiling oleh intelejen kepolisian dan juga oleh binmas baik dari tingkat Polsek, Polres, maupun Polda," kata Dedi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin (19/11) malam.

Meski begitu, Dedi menuturkan, pihaknya tak bisa secara sembarangan dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap paham radikalisme. Ia harus menganalisa terlebih dulu secara komprehensif.

Dalam membuat suatu assessment, polisi melibatkan beberapa pihak seperti tokoh agama setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. "Setelah mapping, diprofil organisasinya, kepengurusan, orang-orangnya, masyarakat yang sering berinteraksi dengan organisasi tersebut.

Setelah diprofil, nanti dari MUI dan tokoh agama paling berkompeten menilai itu akan memberikan penjelasan, ini loh indikator mereka terpapar. Dalam kegiatan keseharian, dalam pemahaman agamanya, ini harus dilakukan kontra radikalisasi, kata Dedi.

Namun, Dedi enggan menjelaskan daerah mana saja yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Ia hanya mengatakan paham radikalisme di Indonesia sudah menurun. Walaupun begitu, ia tetap meminta setiap pihak waspada lantaran penyebaran paham radikalisme saat ini sudah memanfaatkan teknologi seperti media sosial.

"Karena itu, Polri, BNPT, TNI, dan tokoh agama melakukan kegiatan deradikalisasi untuk memitigasi dan mencegah ajaran radikal di masyarakat," kata Dedi. (PEH)


JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, SELASA (20/11/2018): GARA-GARA Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan pahit yang kedua kalinya dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2018. Skuat Garuda takluk dari sang juara bertahan Thailand dengan skor 2-4 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (17/11)

Hasil tersebut membuat peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal semakin berat. Performa mengecewakan yang ditunjukkan Timnas Indonesia itu pada ajang Piala AFF juga ikut menyeret nama Edy Rahmayadi selaku Ketua Umum PSSI.

Suporter Garuda sudah sangat kecewa dengan kepemimpinan PSSI di bawah komando Edy Rahmayadi. Bahkan, tak sedikit yang menuntut mantan Pangkostrad itu untuk segera mundur dari jabatannya tersebut.

Ada lima alasan Edy Rahmayadi harus mundur dari posisi Ketua Umum PSSI seperti dilansir Fox Sports, Selasa (20/11):

1. Performa Buruk Timnas Indonesia
Edy Rahmayadi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSSI pada 2016. Tetapi, penampilan Timnas Indonesia kemudian justru semakin merosot. Skuat Garuda mampu menembus final Piala AFF 2016, tapi setelah itu tidak ada peningkatan, dan bahkan kini tengah kesulitan. Timnas Indonesia sudah menelan dua kekalahan dari tiga pertandingan di penyisihan Grup B Piala AFF 2018 sehingga posisinya sedang dalam bahaya. Skuat racikan Bima Sakti itu berada di peringkat keempat klasemen grup dengan hanya menyisakan satu pertandingan.

Sementara Thailand, Filipina, dan Singapura memainkan pertandingan lebih sedikit dari Timnas Indonesia. Tapi, mereka berada di posisi lebih baik untuk meraih salah satu tempat di semifinal. Itu jelas membuat penggemar sepak bola Indonesia sangat kecewa dan menuntut ketua PSSI untuk mundur dari posisinya.

2. Kompetisi Liga 1 Tetap Bergulir Selama Piala AFF
Salah satu hal yang cukup mengejutkan bagi pecinta sepak bola pada umumnya adalah tetap bergulirnya kompetisi Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak selama perhelatan Piala AFF 2018. Anehnya, pertandingan liga dimainkan di hari ketika Timnas Indonesia kalah dari Singapura pada pertandingan pembuka dan beberapa jam sebelum kick-off melawan Thailand juga.

Suporter timnas Indonesia banyak yang protes karena PSSI mengizinkan pertandingan liga untuk terus berjalan disaat tim nasional mereka berjuang di Piala AFF 2018.

3. Lupa Pasang Patch di Jersey
Setelah pertandingan liga tetap berjalan selama Piala AFF 2018, PSSI kembali menjadi sorotan karena mereka lupa memasang patch turnamen pada seragam pemain dalam pertandingan melawan Timor Leste.

Kepala Hubungan Media dan Promosi Digital PSSI Gatot Widakdo mengakui bahwa mereka sebenarnya sudah mendapat cukup banyak patch dari AFF, tetapi lupa memasangnya. Karena keteledoran tersebut, PSSI terancam mendapat denda sebesar Rp 73 juta.

4. Kekerasan Terhadap Suporter
Awal tahun ini, sebuah video beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa Edy Rahmayadi menampar seorang suporter karena menyalakan flare selama pertandingan PSMS Medan melawan Persela Lamongan di Stadion Teladan, Medan.

Akan tetapi, Edy Rahmayadi berkilah dan mengatakan bahwa dia hanya memperingatkan suporter agar tak menyalakan flare. "Saya ingin mencegah [denda lain] dan itu sebabnya saya mendekati suporter, saya tidak menampar siapa pun," katanya.

5. Rangkap Jabatan
Banyak fans yang menuntut mundur Edy Rahmayadi karena dia sekarang merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatra Utara dan Ketua Umum PSSI. Bahkan, sekarang sudah muncul petisi online berjudul Edy Must Resign sebagai Ketua PSSI dan telah ditandatangani oleh lebih dari 59 ribu netizen karena para fans menginginkan dia fokus pada pekerjaannya sebagai gubernur.

Ketika ditanya soal rangkap jabatannya tersebut, Edy Rahmayadi mengatakan, "Apa urusan Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Anda tidak berhak untuk bertanya kepada saya! Saya memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan Anda."


LONDON, JAVANEWSONLINE.COM, SELASA (20/11/2018): JAPAN Airlines menerapkan serangkaian tindakan dan aturan akibat dari pelanggaran konsumsi minuman beralkohol oleh pilotnya. Termasuk sistem breathalyser--pendeteksi kadar alkohol dalam tubuh melalui embusan nafas, yang baru dan memberikan sanksi bagi awak pesawat yang melanggar tingkat konsumsi alkohol yang telah diatur.

Menurut juru bicara Japan Airlines kepada Asahi Shimbun, dikutip dari BBC, Selasa (20/11/2018), sistem baru itu sudah ada di Bandara Heathrow, London, dan bandara domestik di Jepang. Mereka akan memperkenalkan di bandara lain pada 19 November.

Pilot dilarang mengonsumsi alkohol dalam 24 jam sebelum melaporkan diri untuk menerbangkan pesawat dari Jepang, kata perusahaan itu. Ini sebagai respons atas ditangkapnya pilot mereka bulan lalu.

Pilot bernama Katsutoshi Jitsukawa ditangkap saat akan melakukan penerbangan dari Bandara Heathrow menuju Tokyo. Tes menunjukkan terdapat 189 mg alkohol per 100 ml darah dalam tubuhnya. Jumlah ini sembilan kali lebih banyak dari batas alkohol legal untuk seorang pilot di Inggris, yaitu sebesar 20 mg.

Hukum di Jepang tidak menetapkan batasan untuk konsumsi alkohol bagi pilot. Namun, hal itu bergantung dari keputusan masing-masing maskapai tempat pilot itu bertugas.

Sebuah laporan di Jepang menyebutkan, sebelum ditangkap Jitsukawa berbuat curang pada tes breathalyser maskapai. Ia tidak mengembuskan nafas sesuai prosedur alat tersebut. Para pilot kepala juga mengaku lalai mengawasi tes itu.

"Perusahaan menganggap serius pelanggaran ini karena keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Dengan tulus, kami meminta maaf kepada semua pihak yang mengalami dampak akibat tindakan karyawan," kata Japan Airlines dalam sebuah pernyataannya.

Menurut juru bicara maskapai tersebut, sejak Agustus 2017, ada 19 kasus di mana pilot Japan Airlines gagal dalam tes alkohol perusahaan. Akibatnya, 12 penerbangan ditunda sebagai dan menyisakan tujuh penerbangan tepat waktu karena berhasil menemukan awak pesawat pengganti.

Tidak hanya Japan Airlines yang mengalami masalah dengan pilot mabuk, melainkan juga beberapa maskapai lain. Awal tahun ini seorang pilot British Airways yang akan melakukan penerbangan justru dipenjara. Ia diketahui mengonsumsi vodka secara berlebihan. Di India, seorang pilot juga baru-baru ini dilarang terbang selama tiga tahun setelah ia gagal dalam tes alkohol. (NNG)




JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, SELASA (20/11/2018): BADAN Narkotika Nasional (BNN) mendata sebanyak 5,9 juta anak Indonesia merupakan pecandu narkoba. Mengerikan memang. Dari angka itu 24 persen di antaranya merupakan pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Jumlah ini benar-benar sangat miris dan tragis.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan pekerjaan rumah bersama yang penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. "Ini pekerjaan rumah kita bersama, semua elemen bangsa harus bergandengan tangan mengatasinya, tidak bisa dikerjakan sendiri," kata
Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Sri Danti Anwar dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa  (20/11/2018).

Pemerintah melalui BNN sedang menyosialisasikan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ke seluruh lapisan masyarakat. "Termasuk, yang ada di kabupaten/kota," jelas Danti.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, ia mengatakan, peran keluarga menjadi yang paling utama. Sebab, keluarga menjadi pihak pertama dan paling dekat yang bisa mengawasi dan melindungi anak dari bahaya narkoba. Keluarga berperan penting dalam upaya menyelamatkan masa depan 87 juta anak Indonesia dan masa depan bangsa dari ancaman narkoba.

BNN juga melaporkan Indonesia kini menjadi negara dengan tingkat kedaruratan narkoba yang cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan angka pengguna narkoba dan angka kematian akibat narkoba yang cukup tinggi. Saat ini sekitar 2,2 persen dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia, telah terkontaminasi narkoba.

Padahal secara internasional, suatu negara dinyatakan darurat narkoba jika 2 persen penduduknya telah mengkonsumsi narkoba.Bahkan sebayak 37-40 orang di Indonesia, meninggal dunia setiap harinya akibat dampak buruk narkoba. "Secara tak langsung, tapi sebagian besar meninggal karena penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba," papar Deputi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Pol Arman Depari.

Selain Jakarta, lanjut dia, Pantai Timur Sumatera menjadi daerah yang pling rawan peredaran narkoba. Mulai dari Aceh hingga lampung. Penyebabnya, masih banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi sasaran masuknya narkoba dari luar negeri. "Sasaran yang paling besar, daerah transit yang paling banyak, adalah Sumut, karena banyaknya pelabuhan ilegal dan juga pegawasan di garis pantai kita yang relatif lemah," ungkapnya.

BNN sudah melakukan koordinasi antar instansi. Sayangnya, instansi lain belum menjadikan pemberantasan narkoba sebagai agenda utama. "Banyak instansi yang belum satu visi. Kita berupaya kerja sama, dari bea cukai, angkatan laut, kementrian kemaritiman, kementrian perikanan, mungkin ini kelihatannya belum begitu padu. BNN tak punya peralatan lengkap. Apalagi BNN walaupoun sekarang menjadi leading sector, tetapi belum menjadi sentral of command," katanya.

Pihaknya tidak menampik kalau BNN dengan instansi lainnya belum punya perpaduan apik untuk memberantas narkoba. "Ini memang belum padu, dan masih ada ego-ego sektoral. Ini yang akan kami padukan, termasuk dengan para civitas akademika," pungkasnya. (PEH)


JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, SENIN (19/11/2018): NASIB tragis menimpa Y. Bocah 7 tahun warga Kebon Pala Jakarta Timur ini, dicabuli tetangganya seorang guru SMP berinisial KTM (50) yang terjadi pada Kamis 18 Oktober 2018. Sayangnya hingga kini, Polres Jakarta Timur yang dilapori mengabaikan pengaduannya terbukti sebulan lebih belum memproses secara serius.

Keluarga korban didampingi pengacara Sunan Kalijaga terus mencari keadilan dengan mendatangi Polres Jakarta Timur untuk menanyakan kasusnya. Langkah serupa dengan menyambangi Rumah Sakit Polri untuk menanyakan visum korban yang hingga sebulan belum dikeluarkan dengan alasan tidak jelas.

Selain itu, keluarga korban mengadukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dan terakhir korban bersama pengacaranya Sunan Kalijaga mendatangi Propam Polda Metro Jaya untuk mengadukan kasus pencabulan yang sudah diproses namun terkesan mandeg dan tak ada penyelesaian yang tuntas. Mengingat rentang waktu kejadian hingga sebulan.

"Kami sudah sebulan mencari keadilan, Kemana lagi saya minta bantuan agar kasus pencabulan yang menimpa anak saya bisa ditangani secara hukum. Dua kali anak saya dicabuli namun pelakunya bebas berkeliaran," papar Ibu Puspa sambil menangis yang mendatangi Balai Wartawan Polda Metro Jaya, Senin (19/11/2018) malam.

Ibu Puspa didampingi anak perempuannya, Ajeng dan Desi mengaku susahnya mencari keadilan bagi orang kecil. "Kemana lagi saya harus mengadu, apakah korban pencabulan lainnya itu mengalami nasib kayak anak saya," lontarnya dengan nada sedih.

Ajeng, kakak korban menjelaskan kejadian itu terjadi pada pukul 17.00 WIB, sore itu seperti biasa Y mandi bersama anak perempuan pelaku yang usia sebayanya. Tiba-tiba datang KTM dan meminta korban untuk menghadap ke kran kemudian alat kelamin guru bejat itu menggesek-geseknya ke alat kelamin Y.

Lebih parah lagi, perbuatan cabul itu juga disaksikan anak pelaku. Setelah kejadian itu, korban menangis mengadukan ke ibunya. Mendengar cerita pahit itu kakak korban bernama I langsung emosi dan mendatangi pelaku lalu melakukan aksi pemukulan sebanyak dua kali.

Aksi pencabulan ini mendapat simpati warga sekitar dan meminta sang guru cabul keluar dari rumahnya. Saat dipaksa keluar ternyata baju sang guru sudah penuh darah dan ada luka sayatan di bagian bawah dagu. "Kakak saya sampai heran kok ada luka sayatan di dagu pelaku," kata Ajeng.

Setelah kejadian itu, keluarga korban melaporkan kasus pencabulan ke Polres Jakarta Timur unit PPA dengan LP No. 1072/K/K/2018/RES IT sekaligus membawa ke Rumah Sakit Polri untuk divisum.

"Ternyata pelaku KTM juga melaporkan kasus penganiayaan dan divisum. Lucunya surat visum yang keluar dulu adalah pelaku penganiayaan, sementera visum surat pencabulan sampai kini belum keluar," tandas Sunan Kalijaga.

Anehnya, kakak korban justru dijebloskan ke dalam tahanan Polsek Makassar. Dan selama ditahan tidak ada surat penahanan, bahkan ada indikasi penahanan itu dipakai barter agar keluarga korban mencabut pengaduan kasus pencabulan.

Sementara Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol. Musaffak mengaku kaget dengan lamanya visum kasus pencabulan sampai sebulan. "Wah ini nggak benar, besok saya akan mengecek," tandasnya saat dikonfirmasi. (IPE)


JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, JUMAT (02/11/2018): AKSI Bela Tauhid yang bakal digelar, Selasa (2/11) ini diharapkan tak ditunggangi kepentingan politik. Sebab, jika sampai dihubung-hubungkan dengan kepetingan Pilpres atau Pemilu, sama saja merusak perjuangan Islam.  Dan kondisi ini sangat memprihatinkan karena akan menghancurkan semangat perjuangan anak-anak muda Islam.

Aksi menolak politisasi Aksi Bela Tauhid ini didukung beberapa gerakan Islam seperti Gerakan Pemuda Islam (GPI), Forum Syuhada Indonesia (FSI), Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ), Pelajar Islam Indonesia (PII), Forum Islam Satu (FIS), Forum, Penegak Pancasila (FPP), Perempuan Milenial Indonesia (PERMISI), dan Forum Alumni Afganistan

Ketua Gerakan Pemuda Islam Zulham Arief menilai, menjadi persoalan jika ada oknum yang menggesernya ke ranah politik. Dan tak ingin gerakan itu ada umat atau masyarakat datang, ada hal yang bersifat pengkodisian dan dikondisikan sehingga gerakan keumatan yang harusnya murni membela keumatan, jadi kegiatan politik.

"Ini menjadi poin penting bagi kami. Karena kami ingin gerakan ini murni untuk membela kepentingan umat, tidak ada aksi politik, dan bukan ajang Kampanye dukung mendukung Pilpres. Karena itu peserta gerakan harus meningkatkan kewaspadaanya," kata  Zulham saat ditemui di Markas Bersama, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2018).

Zulham melanjutkan, indikasi ada kepentingan politik adalah dimana adanya konsolidasi massa pada aksi Bela Tauhid jilid 1 lalu di Monas. "Meski tak massif dan keseluruhan, ternyata muncul simbol-simbol yang mengarah kepada munculnya kelompok berkepentingan pada kelompok pada Pilpres 2019. Saya pikin kawan-kawan sudah tau lah. Makanya kami tak ingin ada yang dicoreng dengan adanya kegiatan berbau politik," ungkap Zulham.

Zulham beranggapan, kalau memang murni untuk membela agama, hal itu sah-sah saja. ''Dalam kondisi seperti sekarang, membela agama itu sah-sah saja. Kami harap besok murni membela agama Islam," ucap Zulham.

Nantinya, mereka akan berkoordinasi dengan panitia untuk memastikan bahwa tak ada kegiatan politik disana. "Besok itu harus dipastikan jangan ada yang memberikan bola lampung melakukan aksi politik besok. Kalau ada aksi politik disana, pasti itu adalah penumpang gelap," pungkasnya. (IPH)


BOGOR, JAVANEWSONLINE.COM, RABU (31/10/2018): TUDINGAN harga sembako dipelintir oleh kompetitornya di Capres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya blusukan ke Pasar Bogor yang berlokasi di Jalan Roda, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/10) tengah malam.

Tiba sekira pukul 21:57 WIB, Presiden mengenakan kemeja putih lengan panjang langsung masuk ke dalam pasar. Ia kemudian menghampiri pedagang sayuran dan berbincang dengannya. Setelah itu Kepala Negara mengunjungi pedagang lainnya satu per satu, mulai dari pedagang buah, tempe, hingga ayam. Kepada para pedagang Presiden menanyakan kondisi harga komoditas yang mereka jual. Presiden ingin mengetahui langsung dan memastikan harga-harga bahan pokok di pasar stabil.

“Saya hanya ingin pertama karena kalau kita melihat angka-angka inflasi itu kan dibawah 3,5 persen, artinya harga itu stabil, dan tadi saya lihat memang beberapa ada penurunan,” kata Presiden seusai peninjauan.

Dijelaskan, adanya harga bahan pokok yang naik lantaran berkurangnya suplai bahan biasa dalam perdagangan di pasar. Ia pun kembali membeberkan beberapa harga bahan pokok makanan yang turun lantaran inflasi berhasil ditekan dari biasanya sebesar 8 persen menjadi hanya 3,5 persen tersebut. "Saya kira berjalan dengan makro ekonomi bila diinflasi memang angka itu ya sesuai. Inflasinya stabil harga di pasar juga stabil," tandasnya.

Beberapa komoditas yang harganya turun, menurut Presiden, antara lain sawi hijau dari Rp8.000 menjadi Rp7.000 per kilogram, buncis dari biasanya Rp16.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Namun ada juga komoditas yang mengalami kenaikan, misalnya alpukat dari Rp20.000 menjadi Rp25.000,

Juga ayam potong dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. “Kalau suplai sedikit otomatis harganya naik sedikit. Saya kira dalam perdagangan adalah sesuatu yang biasa,” lontar kepala negara.

Menurut Presiden Jokowi, kondisi harga-harga di pasar ini sejalan dengan kondisi makro ekonomi, terutama berkaitan besaran inflasi. Dengan kondisi harga yang relatif stabil ini, Presiden berharap tidak ada pihak-pihak yang berkata sebaliknya.

“Inflasinya stabil, harga di pasar juga stabil. Jadi jangan sampai ada yang teriak di pasar harga mahal-mahal. Nanti ibu-ibu di pasar marah, nanti enggak ada yang datang ke pasar, larinya ke supermarket, ke mal,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bila terjadi lonjakan harga bahan pokok, dirinya langsung memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menjaga stabilitas harga. Meski demikian, dirinya tidak memungkiri jika menyeimbangkan harga antara petani atau peternak dengan konsumen bukanlah perkara mudah.

“Jadi jangan sampai harganya terlalu rendah, peternak nanti teriak-teriak Kalau sayur murah, nanti petani juga teriak rugi. Jadi ini menyeimbangkannya enggak mudah. Kalau teriak mahal nanti yang marah ya ibu-ibu (pembeli),” tandasnya.

Jokowi sempat bertanya ke para pedagang di Pasar Bogor dari mana mengambil barang dagangan yang akan dijajakannya ke para pembeli. "Ini pasar ngambil langsung dari Kramat Jati, dan ada dari petani langsung ke sini," ungkapnya.

Kepala negara menyayangkan adanya pihak yang menyebut harga bahan pokok yang mahal lantaran pemerintah telah berhasil menekan angka inflasi. Kritikan itu berdampak negatif karena para pembeli akan lebih memilih berbelanja ke super market dan mall lantaran harga yang lebih stabil. Setelah berkeliling dan berinteraksi selama setengah jam, sekira pukul 22:26 WIB, Presiden meninggalkan pasar. (MUS)



BATAM, JAVANEWSONLINE.COM, RABU (31/10/2018): EMPAT terdakwa narkotika asal Taiwan yakni Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu dituntut dengan hukuman mati dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Selasa (30/10/2018) siang. Keempatnya dinyatakan terbukti bersalah usai menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 1,03 ton.

Keempat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam amar tuntutan mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebanyak total 18 orang dan melihat barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1.019 bungkus plastik narkotika jenis sabu.

Tak hanya itu, tim JPU juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai hal yang memberatkan yakni perbuatan para terdakwa membuat nama Indonesia buruk di mata dunia Internasional. "Karena perbuatan para terdakwa, Indonesia dinilai sebagai tempat peredaran narkotika dan para terdakwa tidak mengakui perbuatannya," kata Albina Dita Prawira, Ketua Tim JPU.

Kendati JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan, namun tidak ada satupun hal yang menjadi pertimbangan JPU sebagai hal yang meringkankan. "Menuntut, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman mati," tegas Dita di hadapan majelis hakim Muhammad Chandra, Redite Ika Septina dan Yona Lamerosa.

Tuntutan tersebut dirasa sangat berat oleh penasehat hukum para terdakwa, M. Herdian Saksono Z dari Saksono dan Suyadi Law Firm. Ia menilai bahwa banyak fakta hukum yang dilewatkan oleh tim JPU.

"Klien saya ditangkap tanggal 7, dan barang bukti ditemukan tanggal 9 di dermaga, lalu penetapan barang bukti tanggal 12. Awal penangkapan mereka hanya masalah kelengkapan surat yang sudah expired tapi kemudian ditemukan barang bukti. Dan kalau memang klien saya mau dihukum mati, kenapa tidak ditembak mati saja di tengah laut. Kenapa harus melewati proses persidangan ini," ujarnya.

Herdian mengaku, pembelaan yang dilakukannya terhadap keempat terdakwa yang merupakan WN Taiwan bukan karena dirinya tidak mencintai negaranya sendiri, Indonesia. Namun, ia menilai bahwa perkara ini harus dilihat secara logika. "Klien saya ditangkap di luar wilayah Indonesia dan kapal tidak mengarah ke Indonesia. Hukum teritori Indonesia tidak bisa dilakukan di sini," kata Herdian.

Pernyataan Herdian disambut oleh Dita. Menurutnya, pernyataan Herdian merupakan suatu hal yang sah-sah saja disampaikan mengingat Herdian adalah tim penasehat hukum para terdakwa. "Tapi fakta-fakta persidangan kan sudah jelas. Silahkan saja mau bicara seperti itu, itu haknya," ujar Dita.

Tak hanya Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu, keempat terdakwa lainnya asal Tiongkok yakni Chen Hui (42), Chen Yi (32), Chen Meisheng (68) dan Yao Yin Fa (63) juga dituntut dengan hukuman yang sama. Tim JPU yang diketuai oleh Daru TS memiliki pertimbangan yang sama yakni perbuatan para terdakwa yang terdiri dari ayah, anak, sepupu dan tetangga imi telah mencoreng nama Indonesia di mata dunia Internasional.

"Seperti diuraikan dalam tuntutan, kita sudah dalam tingkat darurat narkotika yang cukup parah. Selain itu, volume penangkapan, luar biasa. Kita bisa melihat, satu gram sabu saja dapat membunuh banyak generasi kita. Jadi kita bisa bayangkan, berat sekali tanggungjawab yang kita pikul. Dan, para terdakwa tidak sedikitpun merasa bersalah dam tidak mengakui perbuatannya serta berdelik," ujarnya saat ditemui awak media usai persidangan.

Sementara itu, dari pantauan Okezone, para terdakwa tampak murung sebelum persidangan dimulai. Bahkan, terdakwa Chen Chin Tun dan Hsieh Lai Fu menangis usai mendengarkan tuntutan yang diterjemahkan oleh penerjemah. "Chen Chin Tun mengaku sedih dengan tuntutan hukuman tersebut," ujar penerjemah menyampaikan pesan dari Chen Chin Tun.

Berbeda dengan Chen Chin Tun, terdakwa Chen Meisheng asal Tiongkok tampak marah-marah usai persidangan. Sesaat sidang ditutup dengan tanda ketok palu majelis hakim, ia marah-marah dalam bahasa Tiongkok. Kasus ini telah direkayasa polisi dan ia telah dibohongi oleh aparat penegak hukum Indonesia. "Dia bilang kalau kasus ini direkayasa polisi. Dia juga bilang, orang Indonesia mencurangi orang Cina," kata penerjemah bahasa. (PAH)




JAKARTA, JAVANEWSONLINE.COM, RABU (31/10/2018): PERISTIWA jatuhnya pesawat JT 610 dengan rute Jakarta - Pangkalpinang, Senin (29/10). selain menelan korban jiwa sebanyak 181 orang penumpang, juga petinggi Lion Air dicobot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang menyebut telah membebas tugaskan Direktur Teknik Lion Air.

"Kita (Kementerian Perhubungan) per hari ini membebas tugaskan Direktur Teknik Lion untuk diganti dengan yang lain," ungkap Budi di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Pasalnya, Direktur Teknik Lion itu merupakan pihak yang merekomendasi perangkat-perangkat teknis pada pesawat itu. Budi pun menyebut pihaknya memiliki kewenangan untuk mencopot direksi."Tak hanya itu, kita juga kan mengintensifkan proses rem cek, khususnya kepada Lion," tambah Budi.

Pasca pernyataan resmi Menhub Budi Karya Sumadi membebastugaskan Direktur Teknik Lion Air, management Lion Air langsung mencopot Muhammad Asif dan mengangkat Muhammad Rusli sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknis.

"Dalam hal ini (Kemenhub) sebagai regulator mengenai status merumahkan dan memberhentikan Direktur teknik Lion Air, kami akan melaksanakannya, merumahkan serta memberhentikan Muhammad Asif yang menjabat sebagai Direktur Teknik Lion Air saat ini," tulis Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangannya yang diterima Ayooberita.com, Rabu (31/10).

Sebagai gantinya, Lion Air mengangkat Muhammad Rusli sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknik Lion Air. "Keputusan ini berlaku efektif per tanggal 31 Oktober 2018 hingga pemberitahuan lebih lanjut," jelas Danang.

Pesawat Lion Air dengan register PK-LQP jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Pesawat yang lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta itu hilang kontak setelah 13 menit mengudara. Pesawat dipastikan jatuh ke laut dengan kecepatan tinggi.

Sebelum jatuh, pilot pesawat tujuan Bandara Depati Amir, Pangkalpinang itu sempat meminta RTB (return to base), yang mengindikasikan ada masalah yang tak mampu ditangani oleh pilot. Belum sempat kembali ke Bandara Soekarno Hatta, pesawat tersebut telah dinyatakan hilang dan jatuh.

Sebanyak 188 orang yang berada di dalam pesawat masih dalam pencarian. Bangkai pesawat berupa serpihan telah ditemukan, beberapa potongan tubuh manusia telah dievakuasi dan dalam tahap identifikasi di RS Polri Kramat Jati. (MUS)






SERANG, JAVANEWSONLINE.COM, RABU (31/10/208): Pemuda memiliki andil besar dalam upaya kemerdekaan Indonesia.Karenanya, generasi muda Indonesia wajib mempertahankan kemerdekaan  dengan menjaga persatuan bangsa, keutuhan NKRI, serta menjadi garda terdepan dan benteng terakhir penjaga ideologi Pancasila.

“Karena itu, isu kontemporer tentang pembakaran bendera HTI di Garut dan upaya menciptakan distabilitas keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab segenap elemen bangsa, termasuk para  pemuda,” lontar Kapolda Banten Brigjen Pol. Teddy Minahasa usai acara Kirap Merah Putih dalam rangka Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018 di alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Selasa (30/10) petang.

Memang, lanjut jenderal bintang satu,  polda menginisiasi perayaan hari Sumpah Pemuda dengan tema Kirap merah putih. Ini salah satu menjadi latar belakang bergulirnya isu kotemporer tentang kasus di Garut pengibaran bendera HTI, yang kemudian dipelintir sekelompok golongan tertentu seolah-olah itu isu bahwa yang dibakar adalah bendera tauhid.

Pihaknya ingin menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia ini lahir didirikan dan dibesarkan atas kesepakatan oleh  beberapa pihak.  Apakah itu tokoh ulama, tokoh pemuda, serta elemen bangsa yang lain. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia disepakati dalam satu konteks kebangsaan yaitu konteks tumpah darah yaitu tanah air Indonesia, dalam satu konteks bahasa yaitu Bahasa Indonesia.

“Karena itu, apabila ada upaya-upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila, maka pada sore ini saya ingin mengetuk hati para pemuda untuk bangkit melawan itu semua,” ungkap Teddy.

Disinggung banyaknya peserta Kirah Merah Putih terutama dari kalangan pemuda, Kapolresta Malang ini mengaku jika hal tersebut menunjukkan bahwa para pemuda sangat antusias dan bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan.

“Mereka tidak mengalami bagaimana sedihnya  perjuangan yang mengorbankan jiwa raga, keringat, air mata, darah dari para nenek moyang kita, tetapi sekarang hanya mengisi kemerdekaan. Tetapi itu tidak bisa dilakukan seenaknya, karena itu dalam konteks Sumpah Pemuda ini mereka terpanggil hatinya.” ujar Teddy.

Kapolda Banten mengakui jika kegiatan  Kirap Merah Putih tersebut dilakukan secara spontanitas.  “Perlu dicatat acara ini baru didesain kemarin, bukan dari jauh hari. Apa maknanya, bahwa mereka bertanggung jawab dalam upaya mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.” katanya.

Teddy berharap acara tersebut bisa semakin memperkuat persatua masyarakat Banten.  “Insya Allah kami sepakat dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat Banten kita akan tetap menjaga persatuan bangsa dan menjaga keutuhan NKRI serta menjaga kondusifitas keamanan di Provinsi Banten.” tutur Teddy.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dalam orasi Kebangsaannya mengungkapkan kegiatan Kirap Merah putih merupakan refleksi perjuangan pemuda 90 tahun lalu. “Pemuda itu sakti, bhakti, dan bukti. Kalau dalam bahasa Jawanya Tri Koro Dharmo. Itu dari gerakan pemuda tadinya kecil, ada yong Jawa, yong Sumatera dan yong Sunda, ketika bergerak sendiri-sendiri untuk memerdekakan ini erat.” ucapnya.

Karena itu, Kongres Pemuda 1928 jadi cikal bakal perjuangan pemuda.  “Perjuangan pemuda kurang dari 20 tahun mampu lakukan kesaktiannya menculik tokoh bangsa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan Negara Kesatuan Republik  Indonesia di Rengkas Dengklok. Inilah bagian untuk mengingat dan mengembalikan sprit para pemuda pejuang dahulu, kini pemuda  tinggal baktinya menjaga NKRI,” ujar Asep.

Sebagai simbol peringatan Sumpah pemuda, Kapolda Banten, Ketua DPRD Banten, dan berbagai perwakilan instansi, organisasi dan  elemen masyarakat mengucapkan Ikrar Sumpah Pemuda. Juga bersama puluhan ribu peserta Kirap Merah putih melakukan kirap bersama melintasi sejumlah jalan utama Kota Serang dan kembali ke alun-alun Barat. Kapolda berharap kegiatan tersebut bisa memberi semangat kepada seluruh masyarakat Banten atas arti pentingnya pemuda dalam menjaga keutuhan bangsa. (PEH)





Halaman 1 dari 188