Iklan Banner Atas

Bareskrim Semangat Lanjutkan Kasus Mega Korupsi TPPI

Rate this item
(0 votes)

JAKARTA,  JAVANEWSONLINE.COM, SENIN (25/01/2016):  Bareskrim Polri semakin bersemangat melanjutkan kasus dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas, yang kini jadi SKK Migas, tahun 2009-2010. Langkah ini dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang menyebutkan negara mengalami kerugian sebesar USD 2,7 miliar atau sekitar Rp 37,8 triliun dengan nilai tukar Rp 14 ribu/per USD.

"Berdasarkan komunikasi dengan BPK saat kami menerima PKN, itu adalah nilai kerugian negara terbesar yang pernah dihitung BPK dan disidik oleh polisi. Sebelumnya kan yang paling besar itu perkara (Bank) Century," kata Kasubdit Money Laundering Dit Tipideksus Kombes Golkar Pangarso di Jakarta. Senin (25/1/2016).

Golkar optimistis bila berkas milik tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu eks Kepala BP Migas Raden Priyono, eks mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, serta mantan pemilik PT TPPI Honggo Wendratmo, akan segera dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. "Kami tak akan berhenti hingga di (tiga orang) situ saja. Penyidikan baru untuk mencari tersangka baru akan kami lakukan baik sebelum berkas pertama dikirim ke kejaksaan atau setelahnya. Yang jelas, pengusutan ini tidak akan berhenti," lanjut Golkar.

PT TTPI yang memiliki sebuah kilang petrokimia yang terletak di Tuban, Jawa Timur dan didirikan pada tahun 1995 lalu itu kini tengah tersangkut tindak pidana. Kasus ini mulai disidik sejak Mei 2015. Tindak pidana itu terjadi tahun 2009 lalu saat SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI dalam pembelian kondensat bagian negara.

Proses ini menyalahi ketentuan aturan keputusan BP Migas nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara. Juga menyalahi keputusan BP Migas no KTPS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

Tindakan ini melanggar ketentuan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan atau pasal 3 dan pasal 6 UU No 15 2002 tentang TPPU sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003.

Kerugian negara saat itu diestimasi lebih kurang USD 156 juta atau sekitar Rp 2 triliun dan ternyata lebih banyak puluhan kali lipat itu. Belum ada tersangka yang ditahan dalam kasus ini. Honggo diketahui berada di Singapura sedangkan Djoko dan Raden belum ditahan dengan alasan strategi penyidikan karena saat itu PKN-nya belum keluar. (BSO)

Read 604 times Last modified on Januari 25 2016